Cak Imin Ungkap Prabowo Tawarkan Ekonomi Konstitusi untuk Evaluasi Nasional
Jakarta — Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menawarkan kebijakan baru bertajuk ekonomi konstitusi sebagai bagian dari evaluasi sistem nasional. Gagasan ini disampaikan Cak Imin saat memberi sambutan pada final musabaqoh qiroatul kutub di kantor DPP PKB, Minggu (9/11/2025).
Apa yang Dimaksud Ekonomi Konstitusi?
Cak Imin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sedang mengevaluasi arah kebijakan nasional, khususnya setelah 15 tahun demokrasi berjalan dan pasar bebas dinilai terlalu mendominasi pengambilan keputusan negara. Menurutnya, ekonomi konstitusi merupakan gagasan untuk mengembalikan peran negara agar hadir melindungi rakyat kecil.
“Presiden menawarkan hal baru yang namanya politik konstitusi, yang namanya ekonomi konstitusi. Kembali kepada rel peran negara agar manusia-manusia Indonesia yang paling terpinggirkan tidak terus menjadi korban,” ujar Cak Imin.
Fokus Kebijakan: Kepentingan Rakyat, Bukan Kelompok
Cak Imin menegaskan bahwa kebijakan ekonomi konstitusi adalah upaya untuk memastikan negara tidak dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu, pengusaha, ataupun wilayah tertentu. Ia menilai, aturan dan undang-undang harus kembali sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“Pasal 33 UUD 1945 harus terus menjadi arah agar negara benar-benar menggunakan perannya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pengusaha atau kelompok,” kata Cak Imin kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa undang-undang selama ini kadang berpihak pada kelompok tertentu. Dengan ekonomi konstitusi, pemerintah dituntut berpihak kepada masyarakat yang berada pada lapisan terbawah.
Dampak Kebijakan Ekonomi Konstitusi
Kebijakan ini, jika diterapkan, dinilai dapat memberikan sejumlah dampak positif:
- Menguatkan campur tangan negara dalam pengelolaan sumber daya penting
- Melindungi rakyat kecil dari persaingan ekonomi yang tidak adil
- Mengarahkan kebijakan agar tidak dikuasai kepentingan pasar bebas
- Mendukung pemerataan kesejahteraan nasional
Foto: Dokumentasi Istimewa