Bupati Kolaka Timur Kena OTT KPK di Sultra: Kasus Dugaan Suap Kembali Terungkap
KPK melakukan OTT dan menangkap Bupati Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara. Salah satu pejabat yang terjaring dalam operasi tersebut adalah Bupati Kolaka Timur.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis (7/8/2025). Saat ditanya mengenai identitas pejabat yang ditangkap, Tanak menjawab singkat, “Iya,” yang mengonfirmasi bahwa OTT menyasar Bupati Kolaka Timur (Koltim).
Masih Dirahasiakan: Jumlah Tersangka dan Barang Bukti
Hingga saat ini, KPK belum merinci jumlah orang yang ditangkap, barang bukti yang disita, maupun konstruksi kasus yang sedang didalami. Penelusuran dan pemeriksaan masih berlangsung secara intensif di lokasi OTT.
OTT Ketiga KPK Sepanjang Tahun 2025
OTT ini menjadi yang ketiga dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, dua OTT lainnya dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang berkaitan dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta di Provinsi Sumatera Utara terkait proyek pembangunan jalan nasional.
Penjelasan KPK: Efek Jera dan Pencegahan
Dalam konferensi pers capaian kinerja semester I pada Rabu (6/8), Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcyahyanto menyampaikan permintaan maaf karena KPK baru melakukan dua OTT hingga pertengahan tahun. Ia menegaskan bahwa OTT merupakan bentuk penegakan hukum yang masih dibutuhkan untuk memberikan efek jera.
“Sepanjang semester I juga telah dilakukan dua kegiatan operasi tangkap tangan dan teman-teman sudah mengikuti semua ya, mohon maaf baru dua,” ujar Fitroh.
Publik Menanti Transparansi
Masyarakat kini menanti penjelasan resmi dari KPK terkait detail kasus yang menjerat Bupati Kolaka Timur. Transparansi dan kejelasan informasi sangat dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas dalam proses hukum.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Diharapkan langkah KPK ini bisa memperkuat integritas tata kelola pemerintahan di daerah.